Dilansirdari Encyclopedia Britannica, represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa tanjung priok merupakan kasus pelanggaran ham yang berhasil disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc. kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena terjadi sebelum diundangkan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Berdasarkanpenelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam kaitan terjadinya pelanggaran HAM berat seperti terhadap kasus Tanjung Priok dan Timor Timur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melalui Keputusan Presiden Kami mendesak kepada negara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait proses pengadilan HAM ad hoc kasus tanjung priok," ujar salah seorang keluarga korban, Benny Biki dalam jumpa pers KerusuhanTanjung Priok 1984 berawal dari penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun, implementasi yang terlalu dipaksakan membuat beberapa kelompok tidak setuju sehingga terjadi bentrokan berbau SARA. pelanggaran HAM berat, pengadilan kerusuhan tanjung priok 1984, Penyelesaian Kasus Meskidemikian, Munafrizal mengingatkan terdapat tiga kasus pelanggaran HAM berat yang bisa dijadikan patokan alternatif penyelesaian, di antaranya kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Kesemua kasus diselesaikan melalui proses pengadilan HAM yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. MenurutVariansi.com, kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena terjadi sebelum diundangkan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena? tidak ada penjelasan pembahasannya. uEGw. Kamis, 9 Oktober 2003 0950 WIB Iklan TEMPO Interaktif, Jakarta Tim penuntut umum ad hoc kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok Kamis 26/6 ini mulai membahas berkas dakwaan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kami juga membahas teknis persidangan nantinya, kata Ketua Satuan Tugas Hak Asasi Manusia Kejaksaan Agung, Pangaribuan pada Tempo News Room siang tadi. Pembahasan ini akan berlangsung selama empat hari. Para anggota tim juga perlu mensinkronkan koordinasi, kata Pangaribuan, karena ada oditur militer yang baru bergabung dalam tim penuntut umum. Mengenai pelimpahan berkas perkara ini ke pengadilan ad hoc hak asasi manusia Jakarta Pusat, dia mengatakan akan dilakukan sesegera mungkin. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI atas ratusan aktivis Islam di Tanjung Priok pada 1980 itu bermula dari demonstrasi sekelompok masyarakat yang memprotes penetapan Pancasila sebagai asas tunggal oleh rezim Orde Baru. Namun, unjuk rasa itu dihadapi dengan kekerasan, yang menyebabkan belasan aktivis Islam tewas dan puluhan lainnya menderita luka-luka serius. Kejaksaan Agung telah menetapkan 14 tersangka kaus ini, yakni Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Sriyanto, Mayjen Pranowo, Mayjen Purn Rudolf Butar Butar, Kapten Inf Sutrisno Mascung, serta 10 prajurit bawahannya yang berpangkat sersan dua. Tim penuntut umum ad hoc yang beranggotan 15 jaksa empat di antaranya oditur militer diambil sumpah oleh Jaksa Agung Rachman pada 19 Juni silam. Iklan Wahyu DhyatmikaTempo News Room Artikel Terkait 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus 1 detik lalu Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO 49 detik lalu Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke 4 menit lalu Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 5 menit lalu Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong 6 menit lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 7 menit lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus 1 detik lalu 5 Manfaat Kefir untuk Kesehatan Tubuh, Bisa Jaga Jantung dan Usus Susu kefir merupakan produk fermentasi susu yang dipercaya sebagai warisan Nabi Muhammad SAW. Ada beragam manfaat kefir untuk kesehatan. Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO 49 detik lalu Daftar Negara Pecahan Uni Soviet yang Menjadi Anggota NATO Beberapa negara pecahan Uni Soviet bergabung dengan NATO, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania atau negara-negara Baltik Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke 4 menit lalu Fitur Baru Samsung Galaxy Watch, Bisa Beri Peringatan Gejala Awal Stroke Fitur yang bisa men-track detak jantung tak beraturan serupa fungsi alat EKG di rumah sakit sedang disiapkan untuk dipasang di Samsung Galaxy Watch. Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 5 menit lalu Hercules Siap Dukung Gibran Maju Pilkada DKI Jakarta 2024 Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dikunjungi Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Rosario de Marshal alias Hercules Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong 6 menit lalu Rafael Struick dan Ivar Jenner Catat Debut Bersama Timnas Indonesia, Ini Komentar Shin Tae-yong Rafael Struick dan Ivar Jenner berpeluang menambah catatan penampilannya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan timnas Argentina Senin. Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu 7 menit lalu Puan Maharani Pastikan DPR Siap Laksanakan Putusan MK Soal Sistem Pemilu Puan Maharani menyatakan DPR akan menghormati putusan MK yang menyatakan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. 4 Tips Memilih Hewan Kurban dari Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya 7 menit lalu 4 Tips Memilih Hewan Kurban dari Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya Pemilihan hewan kurban menjadi hal yang harus diperhatikan bagi umat Islam yang akan berkurban saat Idul Adha. ILO Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa 9 menit lalu ILO Hampir Sepertiga Pekerja Rumah Tangga di Malaysia dalam Kondisi Kerja Paksa ILO mengidentifikasi kondisi seperti jam kerja yang berlebihan, lembur yang tidak dibayar, upah rendah di antara indikator kerja paksa. AHM Gelar Safety Riding Instructors Competition di Cikarang 9 menit lalu AHM Gelar Safety Riding Instructors Competition di Cikarang AHM resmi menggelar Safety Riding Instructors Competition tingkat nasional di Cikarang pada 12-15 Juni 2023. Berikut laporan lengkapnya BEI Jelaskan Penyebab Turunnya Indeks Saham Syariah 10 menit lalu BEI Jelaskan Penyebab Turunnya Indeks Saham Syariah BEI menjelaskan penyebab penurunan berbagai indeks syariah di pasar saham Indonesia selama awal tahun ini. Sampai saat ini pemerintah dinilai belum menjalankan kewajibannya memberikan keadilan bagi korban. Sejumlah korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984 mendesak agar pemerintah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pasalnya, hal itu tetap tak terpenuhi walau pengadilan HAM ad hoc sudah diselenggarakan. Karena majelis di tingkat banding dan kasasi membebaskan para pelaku. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, Yati Andriyani mengatakan pemerintah tetap harus bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi tepat 28 tahun silam itu. Karena dalam kasus pelanggaran HAM berat, tidak dikenal istilah kadaluarsa. Apalagi lewat hasil penyelidikan yang pernah dilakukan Komnas HAM, kasus Tanjung Priok dikategorikan pelanggaran HAM berat. Dalam persidangan pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok, Yati menilai terdapat banyak kejanggalan. Pasalnya, hakim di pengadilan menyatakan terdapat pelanggaran HAM berat dan menimbulkan korban tapi tidak ada pelaku. Yati melihat ada indikasi kuat penyuapan terhadap saksi korban agar mengubah kesaksiannya di pengadilan. Atas dasar itulah Yati berpendapat kasus Tanjung Priok belum dituntaskan negara. “Kami beranggapan kasus Tanjung Priok belum ada penyelesaian oleh negara, semua yang dilakukan sampai saat ini hanya formalitas yang belum memberikan rasa keadilan bagi korban,” kata dia dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Rabu 12/9. Pada saat yang sama salah seorang korban, Aminatun, mengatakan ketidakmampuan institusi pengadilan menghadirkan keadilan bagi korban bukan berarti negara melepas tanggung jawab. Menurutnya, rasa keadilan, fakta kebenaran dan pemulihan harus diupayakan negara melalui otoritas politik yang dimiliki pemerintah. Langkah itu menurut Aminatun sudah diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam, Djoko Suyanto untuk mencari format penyelesaian terbaik untuk kasus pelangaran HAM berat masa lalu. Atas dasar itu dibentuk tim kecil yang dikomandoi Menkopolhukam untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Sayangnya, sejak tim kecil dibentuk pada Mei 2011, sampai saat ini belum ada hasil yang diketahui para korban atas kerja-kerja yang telah dilakukan tim tersebut. Padahal, Menkopolhukam pernah menemui perwakilan korban dan berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tanjung Priok. 20 Agustus 2004JAKARTA Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Tandjung Priok menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Kapten Sutrisno Mascung karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan tewasnya 24 orang. Hakim ketua Andi Samsan Nganro dalam persidangan itu juga menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 tentara anak buah Kapten Sutrisno Mascung yang terlibat dalam peristiwa Tandjung Priok 1984. Selain masing-masing mendapat hukuman dua tahun penjara kesebelas tentara itu juga harus membayar uang sebesar satu juta 15 rupiah sebagai kompensasi untuk para korban. Sebelumnya Kapten Sutrisno Mascung dituntut hukuman sepuluh tahun penjara. 0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 1 vote2K views5 pagesPengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung PriokJump to Page You are on page 1of 5 You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Jakarta - Demonstrasi berujung kekerasan berdarah di Tanjung Priok, 38 tahun lalu itu bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimunculkan Presiden kedua RI Soeharto. Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes 12 September 1984 terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’ Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi. Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa. Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah. AM Fatwa terkena jerat HAMIklan Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok KP3T KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban. Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984. Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga penangkapan dan penahanan serta dalam persidangan pun diketemukan ketidakjujuran selama dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus Tanjung Priok itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang BOUFAKARBaca juga 38 Tahun Lalu Peristiwa Tanjung Priok Berdarah, Begini KronologinyaIkuti berita terkini dari di Google News, klik di sini.

kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena